KALBAR.KABARDAERAH.COM, KUBU RAYA – Kepala desa Tanjung Bunga, Kecamatan Teluk Pak Kedai, Kabupaten Kubu Raya, Adi mengaku jika desa yang dipimpinnya merupakan status desa berkembang.
Kendati sebagai desa berkembang, dirinya selaku kades mengeluhkan terhadap infrastruktur, dan permasalahan tanggul serta normalisasi, pembangunan pintu air untuk menunjang lahan pertanian masyarakat desanya.
“Mayoritas di desa kami ini masyatakatnya bertani, untuk itu saya tekankan saat ini yang menjadi keluhan kami yakni, infrastruktur, jembatan dan bibit unggul,” ungkapnya.
Mengenai dana desa (DD) dan anggaran dana desa (ADD), Adi menjelaskan, untuk desa Tanjung Bunga ini kurang lebih 1.4 milyar rupiah, namun untuk anggaran tahun 2022 ini masih belum terealisasikan semua mengingat untuk pencairan dana tahap 3 masih dalam proses.
“Bukan kita katakan itu kendala, tapi dikarenakan prosesnya memang begitu. Apalagi pada saat ini menyangkut BLT.-DD, kalau seperti pada tahun ini pembagian BLT-DD di akhir tahun yaitu Desember ini yang diterima oleh masyarakat Desa Tanjung Bunga ada 100 kepala keluarga, dan dari dana desa tersebut juga kita gunakan untuk pembangunan lainnya,” terangnya.
Mengenai banyaknya infrastruktur yang rusak adapun upaya yang telah dilakukan pihaknya pada saat ini mengusulkan melalui Musrenbang.
“Untuk Musrenbang itupun kita tidak diberikan kepuasan sebanyak banyak mungkin. Karena Bupati juga memberikan sinyal bahwa pengajuan itu hanya 3, namun untuk saat ini mungkin pada masa ini kita bisa upayakan untuk merapat ke DPRD untuk mendapatkan bantuan aspirasi. Pada tahun lalu kita ada juga mendapat dana aspirasi namun untuk tahun ini kita belum tahu karena masih awal. Mungkin pada bulan Januari atau Februari Diva untuk kabupaten itu sudah keluar, dan pada tahun ini kita juga ada mengsilvakan anggaran namun belum kita ketahui berapa karena ini masih awal Desember,” paparnya.
Adi berharap, kepada pemerintah daerah agar memperhatikan setidak tidaknya mengetahui apa yang menjadi keluhan di desanya dan yang menjadi prioritas untuk desanya.
“Kami juga berharap kepada pemerintah untuk merealisasikan sekolah SMA/SMK agar masyarakat kami bisa mengurangi sedikit biaya ekonomi warga kami karena pada saat ini anak-anak kami masih bersekolah SMA di desa Kuala Karang yang dimana SMA tersebut terbagi dari 4 desa,” pungkasnya.
(imas)
Discussion about this post