KALBAR.KABARDAERAH.COM, KETAPANG – Sering terjadinya pemadaman listrik unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang melakukan pemanggilan ke pihak PLN UP3 Ketapang, beberapa hari yang lalu guna menggelar rapat kerja.
Dalam rapat kerja tersebut yang dihadiri Ketua DPRD Ketapang M.Febriadi, S.Sos, M.Si dan Wakil Ketua DPRD Jamhuri Amir, SH beserta komisi-komisi mempertanyakan kendala sering terjadinya pemadaman bergilir.
Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi mengatakan pihaknya melakukan pemanggilan terhadap PLN UP3 Ketapang lantaran banyak masyarakat baik di perkotaan maupun kecamatan mengadu ke pihak DPRD mempertanyakan penyebab terjadinya pemdaman listrik.
“Kita mau tahu jawaban dari pihak PLN, apakah pemadaman ini dilakukan adanya unsur kesengajaan atau tidak,” ungkap Ketua DPRD Ketapang, Febriadi.
Selain itu, menurut Febriadi dalam pertemuan tersebut dirinya mempertanyakan terkait masalah daya sambungan listrik. Dimana dikatakannya kendati daya itu tidak mampu namun jaringan tetap ada.
“Selain itu masalah tegangan listrik 160 yang artinya tidak layak sambung, namun masih juga dilakukan penyambungan oleh PLN,” tegasnya.
Sementara itu hal senada juga diungkapkan oleh wakil ketua DPRD Ketapang Jamhuri Amir. Menurutnya, dengan seringnya dilakukan pemadaman listrik, banyak mesyarakat mengelukan kerusakan peralatan rumah tangga mereka.
“Jika kita tanya masalah untung ruginya terhadap seing dilakukan pemadaman ini, tentu masyarakat yang lebih rugi,” nilainya.
Kepala PLN UP3 Ketapang, Walfrid Siregar menjelaskan pemadaman bergilir yang dilakukan pihaknya sudah terencana, karena hal tersebut disebabkan penurunan daya dari pembangkit listrik di jam-jam tertentu.
“Selain itu beberapa unit mesin di PLTD telah memasuki pemeliharaan rutin yang sudah melewati devisit daya 2.100 KW,” ungkapnya.
Walfrid melanjutkan, sedangkan pihak dari SMJ yang telah kontak dengan pihak PLN hanya mensuplay 2.500 MW dari kafisitas daya 3.500 MW.
“Sedangkan rasio desa dan kelurahan yang berlistrik di ketapang sebesar 68,9 % atau hampir 70%,” paparnya.
Ia menambahkan, untuk tahun 2020 pihaknya telah tergetkan 100% desa maupun kelurahan sudah teraliri listrik, mengingat hal itu sesuai program Presiden Republik Indonesia.
Terkait persolan itu, terhadap jaringan listrik ke desa-desa yang belum teraliri, Febriadi menyarankan agar dapat terlaksana.
Karena menurut Febriadi, jika sudah teraliri listrik akan dapat membatu dunia pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.
“DPRD Kabupaten tetap akan mendukung dan memfasilitasi keinginan dari pihak PLN yang akan melakukan MOU dengan pihak lain terhadap jaringan ini. Bahkan Pemkab Ketapang juga telah memasukan jaringan listrik ke 10 desa yang disebut desa bersinar,” pungkasnya.
(agsh)
Post Views: 311
Discussion about this post