KETAPANG, KALBAR.KABAR DAERAH.COM – Untuk mencari solusi agar kedepan bisa meningkatkan sektor Ekonomi, Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang menggelar Lokakarya, diruang aula Kantor Bupati Ketapang, Kamis, (30/11/2017).
Menurut, Asisten II Pemkab Ketapang, H.Farhan,SE.M.S,i usai mengikuti Lokakarya. Acara yang dipimpin lansung oleh Bupati Ketapang, Martin Rantan, SH tersebut di ikuti peserta dari Pemkab Ketapang melalui organisasi perangkat daerahnya, pihak Kecamatan, Perusahaan, Notaris dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) beserta KPP Pratama. Dengan tujuan utama untuk mengintralisir dan mempetakan permasalahan yang selama ini terjadi.
“Dari masalah – masalah yang ada itu dicarikan solusi, lalu nanti di rekomendasikan oleh peserta lokakarya dan setelah itu dari pemerintah Kabupaten dengan tim perumusnya akan merumuskan untuk menentukan kebijakan kedepan”, ujar Farhan.
Dalam kesempatan itu, disinggung menyoal kontribusi Dividen dari Ketapang Mandiri yang merupakan penyetoran wajib pertahunnya oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Farhan mengatakan, jika selama ini setiap tahunnya Ketapang Mandiri masih tetap memberikan kontribusi Dividen sebesar 55 persen dari nilai total keuntungan per tahun sesuai dari ketetapan Perda.
“Hanya saja, selama kita melakukan pengawasan di Ketapang Mandiri. Kelemahannya itu memiliki jumlah karyawan yang tidak rasional. Sehingga berimbas pada besarnya biaya operasional pembayaran gaji karyawan”, tegasnya.
Malah selama ini katakan Farhan, PDAM yang tidak pernah sama sekali memberikan Dividen kepada Pemkab Ketapang. Meski sudah sering dilakukan penyertaan modal.
“Karena tingkat keuntungannya masih belum maksimal, hanya habis untuk biaya operasional gaji karyawan, ongkos listrik dan lain sebagainya”, pungkas Farhan.
(AgsH)
Discussion about this post