KALBAR.KABARDAERAH.COM, PONTIANAK – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar menggelar Workshop Koordinasi Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Literasi Data Statistik Di Era Digital Provinsi Kalimantan Barat, di salah satu Hotel di Pontianak, Jalan Ahmad Yani, pada Senin (11/12/2023).
Kepala BPS Kalbar, Muh. Saichudin mengatakan terkait literasi tentang Indikator Statistik yang dsampaikan pihaknya bahwa, untuk kemiskinan di Kalbar per Maret 2023 mencapai angka 6,71 persen. Angka ini menurutnya turun jika dibandingkan dengan kondisi September 2022 yang mencapai 6,81 persen.
“Demikian juga kemiskinan exstrim turun menjadi 0,99 persen, dan itu seperti yang pernah disampaikan oleh PJ. Gubernur Kalbar, Bapak Horison. kita juga mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan penurunan angka kemiskinan ini,” ungkapnya.
“Harapan kita dengan adanya workshop Literasi Indikator Data Statistik ini kita tidak ada lagi Mutan Statistik yang ada di Kalbar “dimana Indikator Statistik itu sudah benar akan tetapi penafsiran tentang Indikator itu yang keliru,” timpal Saichudin.
Ia mengatakan, jika keliru dalam penafsiran tentunya akan berpengaruh kepada Kebijakan atau perumusan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Ia mencontohkan, batas kemiskinan exstrim 1,9 Us Dollar, P3 itu di tafsirkan dengan 1,9 Us Dollar dikali Kurs Dollar. Itu merupakan contoh Mutan Statistik. sedangkan contoh lain tentang arti dari nilai tukar petani.
“Jika nilai tukar petaninya bagus berarti kesejahteraan petani juga bagus, jika nilai tukar petani diatas 100 cenderung Kesejahteraan petani lebih baik, Karena Indeks yang di terima petani lebih tinggi dari pada dibayar,” ucapnya.
Sedangkan untuk komoditi, Saichudin menyebut penyumbang angka tertinggi. Dimana angka kemiskinan yang sangat besar pengaruhnya adalah beras yang mencapai beberapa persen.
Sedangkan untuk rokok kretek, menurut Saichudin, meskipun rokok kretek tersebut tidak ada nilai kalori akan tetapi karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat miskin, sehingga berpengaruh kepada garis kemiskinan yang cukup besar.
Terkait bansos, Saichudin berharap agar adanya evaluasi kembali, menurutnya tidak semua masyarakat mendapatkan “Bansos” akan tetapi dirinya berharap memang orang-orang yang dimana memang perlu untuk mendapatkan bansos.
“Orang-orang berusia produktif seharusnya diberikan kegiatan yang lebih produktif, dimana bisa meningkatkan kesejahteraan. Misalnya diberikan, pekerjaan, pelatihan, pendidikan atau sejenisnya. Sehingga dengan pendidikan dan pelatihan mereka bisa menghasilkan pekerja baru atau mereka bisa berkontribusi kepada perusahaan yang memerlukan pegawai baru,” paparnya.
Lebih lanjut, Saichudin menyebut untuk angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2023 ada di kabupaten Melawi dan paling terendah di Kubu Raya.
(imas)
Discussion about this post