KALBAR.KABARDAERAH.COM, KUBU RAYA – Polemik Nelayan Kalbar Vs Nelayan Cantrang hingga kini terus bergulir dengan aksi – aksi tuntutan masyarakat Nelayan kepada pemerintah Kalimantan Barat.
Respon cepat dilakukan pemerintah saat ini juga patut di acungi jempol, dengan mengakomodir para peserta aksi dengan langkah koordinasi dua arah guna menjamin keamanan nelayan.
Informasi yang dihimpun awak media ini terjadi nya polemik antar Nelayan disebabkan masuknya kapal nelayan jaring tangkap berkantong ( cantrang ) ke zona nelayan kalbar. hingga terjadi insiden pembakaran.
Plh. Kadis Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Ir. Herti Herawati, M.M.A. saat di temui menuturkan hari ini pihaknya menerima Perwakilan Aliansi Masyarakat Nelayan Mempawah, Kubu Raya dan ada lima point aspirasi disampaikan.
“Kita Follow Up yang Prioritas dan mana diperlukan dalam waktu dekat, menengah dan panjang. Tentu tidak semua tuntutan itu bisa diselesaikan dalam waktu dekat, intinya kita sudah berkomunikasi dua arah, kita sudah sama – sama memahami apa yang mereka inginkan, kita paham dan nantinya kita akan berkoordinasi dengan semua pihak,” imbuhnya.
Ia menegaskan, setelah rapat pihaknya akan berkoordinasi dengan semua stakeholder yang menangani permasalahan ini dan apa hasilnya nanti akan membuat laporan tertulis untuk disampaikan kepada Gubernur.
“Point tercepat mengenai pengamanan, karena ada nelayan kita yang ketakutan dengan melakukan aksi mogok kelaut, Kami akan berkoordinasi dengan Polaruid, TNI Angkatan Laut. Mengawal mereka patroli agar nelayan kita tidak ketakutan terhadap ancaman nelayan luar sana, kita mau Win – win Solution saja, tapi saya belum bisa bicarakan, karena menunggu hasil rapat,” tutup Herti, Senin 26 Juni 2023.
Terpisah Koordinator Aliansi Nelayan, Muslimin menyampaikan, Agenda penyampaian aspirasi kita diterima oleh Kepala Satpol PP Provinsi, Suherman selaku Perwakilan Gubernur Kalimantan Barat.
“Kita sudah mendapat titik terang dan dengan tidak melakukan Agenda Aksi Damai pada hari ini, untuk sementara aksi kami bubarkan dengan tertib. Dan ada lima Point tuntutan kami satu diantaranya direspon dengan cepat, terkait hukum untuk menjaga keamanan semua kapal – kapal diluar daerah maupun di Kalimantan Barat,” imbaunya.
Ia menyampaikan, kesimpulan dari semua aksi damai ini semua keinginan dari lima point di Akomodir oleh Herti Herawati, M.M.A selaku Plh. Kadis Kelautan Dan Perikanan Provinsi, dan akan terus mendampingi dan terjun langsung ke lapangan tanpa berkirim surat.
Agenda Kedepan dan Jika Aspirasi Tidak Ditanggapi
“Besok pastinya ada agenda dengan Wakil Gubernur di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi guna membahas 2 point tuntutan kami, terkait kapal cantrang dan Hak kami sebagai Aksi Masa agar tidak ditindak lanjuti atau di proses hukum dan tentunya tidak ada ditersangkakan,” kata Mus.
Menurutnya, mungkin setelah mendapatkan tanggapan dari Wakil Gubernur, Polda terkait jenjang kasus ini, jika ditanggapi pihaknya berangkat akan tetapi jika tidak tentunya akan Mogok Melaut.
“Besar kemungkinan akan melakukan Aksi Kembali serta Memblokade Sungai Kapuas, jika Aspirasi kami tidak diterima atau didengar oleh Instansi terkait,” cercanya.
“Nantinya kami juga akan meminta sepucuk surat untuk pegangan kami, untuk jaminan kami kedepan,” lanjutnya.
Dijelaskan oleh Mus apa yang mereka rasakan selama ±2,3 tahun ini harus ditindak cepat, ditakutkan untuk kedepan akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan, dan pemerintah seharusnya melakukan evaluasi.
“Kami sering melaporkan akan tetapi tidak diindahkan, mau tidak mau jika mereka (Nelayan Cantrang) merusak lingkungan wilayah operasi kita, mustahil kita warga pribumi makan sampah sedangkan mereka makan isinya,” tegas Mus.
(imas)
Discussion about this post