KALBAR.KABARDAERAH.COM, KETAPANG – Salah satu kontraktor pengadaan barang dan jasa, Candra. K menilai adanya sistem e-Budgeting yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang, terhadap pelaksanaan APBD tahun 2019 khususnya non tender masih belum berjalan secara optimal.
Pasalnya penilaian itu, disebutkannya lantaran saat ini kendati telah menggunakan sistem e-Budgeting masih ada yang namanya istilah paket pekerjaan milik aspirasi anggota dewan, dan SKPD.
“Sepengetahuan kita kalau sudah melalui sistem online ini, jika pihak kontraktor pelaksana minat suatu pekerjaan terutama non tender diberikan kebebasan dengan tidak ada lagi kata loby-loby ke anggota dewan maupun SKPD,” ujar Direktur CV. Putri Tiga Mandiri ini, Senin (5/8/2019).
Dia menuturkan, berdasarkan dari statemen Bupati Martin Rantan sewaktu pelantikan Anggota Kadin Ketapang tempo hari, mengenai e-Budgeting, bahwa setiap SKPD segala sesuatu pembelanjaan dikunci melalui e-Budgeting mulai dari Sirup.
“Ini kan artinya, terhadap realisasinya harus melalui sistem. Sehingga tidak ada terindikasi unsur KKN di setiap SKPD. Namun kita ketahui saat ini berbanding terbalik, ketika kita meng-klik terhadap penawaran minat bukan melalui sistem tapi malah melalui operator,” ketusnya.
Secara otomatis jika sudah melalui operator dari panitia pelaksana kegiatan, lanjutnya, sehingga muncul dugaan siapa yang bagus loby nya itu yang akan diundang.
“Kita sangat mendukung dengan adanya program pemerintah pusat ini agar ada ketransparanan terhadap pengelolaan APBD, tapi jika hanya bunyi nya aja sistem e-Budgeting, dan penerapan pelaksanaanya terkesan manual tentunya selain saya, kemungkinan pihak kontraktor lainnya juga jelas tidak akan setuju,” ungkapnya.
Ia mengimbau, dengan sistem e-Budgeting tersebut jangan sampai ada kejadian seperti beberapa tahun yang lalu terulang kembali. Dimana satu perusahaan kontruksi bisa melakukan pekerjaan hingga 20 paket non lelang.
(agsh)
Post Views: 152
Discussion about this post