KALBAR.KABARDAERAH.COM, PONTIANAK – Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPB), Kementerian Keuangan, Provinsi Kalimantan Barat, Edward Nainggolan melakukan kunjungan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Sutarmidji.
Kunjungan kali ini bertujuan menjalin silahturahmi, membahas terkait pendanaan APBN dan pelaksanaan program Pemerintah Pusat di Kalbar.
Edward Nainggolan yang baru bertugas 2 (dua) minggu di Kalbar menyampaikan beberapa hal terkait dengan APBN di Kalbar dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMI) Tahun 2019.
“Total APBN yang dikucurkan ke Kalbar sekitar Rp 30 triliun yang terdiri dari Dana Perimbangan sebesar Rp 20 Triliun dan Belanja Pemerintah Pusat yang dikelola oleh satuan kerja Kementerian/Lembaga sekitar Rp10 triliun di Kalbar,” kata Edward, Rabu (20/2/2019).
Lebih lanjut menurutnya, jumlah dana APBN yang disalurkan/dicairkan melalui 6 (enam) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/KPPN (KPPN Pontianak, KPPN Singkawang, KPPN Ketapang, KPPN Sanggau, KPPN Putussibau, dan KPPN Sintang) di Kalbar sebesar sekitar Rp14 triliun. Yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp1,6 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp2,4 triliun dan belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp10 triliun.
Edward berharap agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan value for money DAK Fisik dan Dana Desa.
Terkait dengan KUR dan UMI, dia mengharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalbar sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan fasilitas kredit tersebut.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji, menyambut baik rencana kerjasama yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalbar.
Sutarmidji berharap melalui dana desa, banyak desa-desa di Kalbar menjadi lebih baik. Hal ini selaras dengan upaya Gubernur Kalbar untuk mewujudkan program desa mandiri yang ditargetkan tahun 2019 sebanyak 60 Desa Mandiri dan tahun 2020 bertambah 157 desa mandiri.
Sehingga menurutnya, dalam 5 tahun ada sekitar 400 desa mandiri dan tidak ada lagi desa sangat tertinggal.
Sutarmidji menyebutkan, Pemerintah Provinsi juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten se-Provinsi Kalbar untuk mencapai target tersebut di atas.
Sehubungan dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan UMI (Pembiayaan Ultra Mikro), Sutarmidji menginginkan agar setiap desa mendirikan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) memanfaatkan fasilitas kredit KUR dan UMI yang sangat rendah bunganya dan proses peminjaman yang sederhana dan cepat.
“BUMDES tersebut diharapkan dapat menjadi stabilisator harga-harga kebutuhan pokok dan komoditas yang langsung bersentuhan dengan rakyat,” ungkapnya.
Selain itu Gubernur juga mengharapkan agar kegiatan-kegiatan yang di danai atau bersumber dari APBN dapat segera dilaksanakan mulai dari awal-awal tahun anggaran.
“Hal tersebut akan meningkatkan multiplier effect sehingga APBN sungguh-sungguh memberikan manfaat yang lebih besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kalimantan Barat,” pungkas Sutarmidji.
(miftah)
Discussion about this post