KALBAR.KABARDAERAH.COM, KETAPANG – Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ketapang, Imawan mengungkapkan, dari target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 15.000 Sertifikat pada tahun 2017 hanya 14.270 yang sudah diterbitkan Sertifikat.
Namun, ia mengatakan, pada saat Presiden RI Joko Widodo datang ke Pontianak untuk menyerahkan sebanyak 53.428 Sertifikat secara Simbolis. Ada 6.000 Sertifikat milik masyarakat Ketapang yang sudah diserahkan lansung ke pemiliknya.
“Jadi kita masih punya sisa 8.720 Sertifikat yang belum diserahkan meskipun sudah selesai. Karena ini program Kabinet Jokowi-JK jadi tidak bisa diserahkan secara masing-masing harus tunggu perintah dari Kementerian,” jelas Imawan di ruang kerjanya, Rabu, (4/4/2018).
“Kemungkinan untuk penyerahaanya dalam waktu dekat ini. Kebetulan saya juga ada dapat perintah dari Kanwil untuk menyiapkan penyerahan Sertifikat,” tambahnya.
Ia mengaku, pada dasarnya pihak BPN Ketapang sendiri dari segi Sertifikat yang akan diserahkan sudah siap, namun hanya tinggal tunggu kesiapan dari pihak Pemerintah Kabupaten Ketapang lagi.
Lebih lanjut, ia mengatakan, tahun 2018 untuk program PTSL pihaknya kembali menargetkan sebanyak 18 ribu bidang tanah yang tersebar di beberapa wilayah di Ketapang.
Akan tetapi, menurutnya hanya bisa diterbitkan Sertifikat hanya 15.800. Dikarenakan ada syarat yang belum terpenuhi.
“Tapi kalau sudah dilengkapi persyaratannya bisa diterbitkan lagi,” ucapnya.
Terkait ada biaya kepada calon pemilik sertifikat yang ditetapkan oleh Kepala desa, menurut Imawan memang ada dasar hukumnya.
“Itu mengacu kepada SKB tiga Menteri yang menarik biaya sesuai ketentuan. Seperti untuk biaya matrai, poto copy, pendampingan dari desa saat petugas BPN turun kelapangan dan lain-lain. Kalau khusus di BPN sendiri semua gratis,” tuturnya.
Discussion about this post