KALBAR.KABARDAERAH.COM, KETAPANG – Terkait persoalan tidak tepat sasaran terhadap bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pemerintah yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin sangat disayangkan oleh M. Puadi Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang.
Apalagi adanya statement Dinas Sosial dalam penyalurannya masih menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015. Sehingga akibatnya penyerahan di lapangan banyak kurang tepat sasaran dan menuai protes.
“Harusnya jadi moment seluruh stakeholder agar melakukan evaluasi perbaikan data secara menyeluruh. Tujuannya supaya valid dan akurat sesui fakta lapangan,” kata M.Puadi, Rabu (8/4/2020).
Dengan adanya persoalan tersebut, Puadi menyarankan Pemerintah Daerah dapat memperbaiki manajemen pengarsipan seluruh data-data penting di setiap OPD, yang kemudian diserahkan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah sebagaimana diatur dalam Perda tentang Kerasipan Daerah.
“Saat ini banyak kejadian data-data penting, misalnya hasil kajian yang sudah banyak menguras anggaran pada pengerjaannya, tapi kurang jelas keberadaannya. Salah satu penyebabnya karena data-data tidak diarsipkan secara benar,” tegasnya.
Puadi melanjutkan, data yang valid dan akurat memerlukan kroscek (cek lapangan-red) dan pengawalan semua pihak, mulai dari perangkat daerah, desa hingga tingkat RT.
Untuk itu, ia menyarankan, bisa dilakukan secara maksimal jika menyediakan manajemen data yang pengelolaannya profesional, transparan dan akuntabel.
“Belum maksimalnya sistem pengelolaan data juga mengakibatkan diskoneksi data dan informasi terkait program keberlanjutan. Ketika terjadinya mutasi pejabat dalam satu Organisasi Perangkat Daerah,” terangnya.
“Kedepan saya harap, ketika ada pihak-pihak lain memerlukan data, apapun itu, cukup datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah,” pintanya.
(agsh)
Discussion about this post