Martin Rantan Kecam Tindakan Penyiraman Air Keras Terhadap Siswi Ketapang di Yogyakarta

KALBAR.KABARDAERAH.COM, KETAPANG – Bupati Ketapang Martin Rantan menggelar Konferensi pers terkait peristiwa penyiraman air keras terhadap Mahasiswi Ketapang.

Martin menegaskan, dirinya mengecam tindakan kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam kasus penyiraman air keras yang menimpa seorang mahasiswi asal Ketapang, Kalimantan Barat.

Pada kesempatan itu, Bupati berharap, agar pelaku diproses hukum dan diadili secara setimpal sesuai perbuatannya.

Bupati Martin juga mengapresiasi kerja cepat kepolisian Yogyakarta dan UPT PPA yang telah menangani kasus ini dengan serius.

“Tidak ada toleransi untuk kekerasan terhadap perempuan. Saya berharap pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” ujar Martin, di ruang rapat Bupati Ketapang, didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3 AKB) Kabupaten Ketapang, Senin (30/12/24) siang.

Korban, berinisial NH (21), adalah mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Pelaku utama, berinisial BV (25), merupakan mantan pacar korban sekaligus mahasiswa asal Ketapang. BV bekerja sama dengan pelaku kedua, S (26), untuk melancarkan aksi keji ini.

Berdasarkan keterangan yang ada, kejadian bermula dari hubungan asmara antara korban dan pelaku BV yang berakhir pada Agustus 2024. Setelah putus, pelaku tidak terima dan mulai mengancam korban. Dengan dendam yang mendalam, BV merekrut S melalui media sosial untuk melancarkan rencana penyiraman air keras.

Pada 24 Desember 2024, malam Natal, S menyamar menggunakan jaket ojek online dan masker, membawa air keras yang disiapkan oleh BV.

Ketika korban menuju kamar mandi di tempat kosnya, S menjalankan aksinya dan disitulah S menyiramkan cairan tersebut ke wajah dan tubuh korban. Akibatnya, Korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke RSUP dr. Sardjito, Yogyakarta, sementara kasusnya dilaporkan ke Polres setempat dan UPT PPA Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam kasus ini, DSP3 AKB Kabupaten Ketapang terus melakukan koordinasi dengan UPT PPA Yogyakarta untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan serta pemulihan fisik dan psikologis.

Kepala DSP3 AKB Kabupaten Ketapang menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas.

Kasus ini menjadi pengingat serius tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Ketapang juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

(ri)