KALBAR.KABARDAERAH.COM, PONTIANAK – Kota Pontianak dan Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat ditetapkan sebagai zona merah dan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagaimana hasil keputusan pemerintah pusat.
Dengan ini maka digelarnya rapat koordinasi PPKM Darurat di wilayah hukum Provinsi Kalimantan Barat yang di Aula Makodam XII/Tanjungpura, Senin (12/7/2021).
Rakor tersebut dihadiri Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad, Kajati Kalbar Masyhudi, Wakapolda Kalbar Brigjen Pol Asep Safrudin serta Forkopimda.
“Dengan ditetapkannya sebagai zona merah dan diberlakukan PPKM Darurat, maka kita harus bersinergi bersama seluruh Forkopimda dalam menangani Covid-19 di Kalbar,” kata Kapolda Kalbar Irjen Pol Dr. R. Sigid Tri Hardjanto
Ia menerangkan mulai tanggal 12 sampai 20 Juli 2021 diberlakukan PPKM Darurat di Kota Pontianak dan Kabupaten Singkawang.
“Mengsosialisasikan kepada masyarakat secara humanis tentang pemberlakuan PPKM Darurat ini, agar bisa dipahami dan masyarakat bisa mentaati ketentuan ini,” imbuhnya.
Ia mengimbau, terhadap PPKM Darurat ini penegakan hukumnya dilandasi dengan ketentuan. Penindakan dilakukan secara adil dan tegas, lebih mengedepankan humanis dan kekeluargaan.
Ia menambahkan, petugas harus memahami apa itu Sektor Esensial dan Sektor Kritikal, mohon dipahami semuanya agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengambil penindakan di lapangan nanti.
Menurutnya, Sektor Kritikal merupakan sektor paling penting yaitu distribusi makanan dan minuman, kesehatan, transportasi, penanganan bencana, PLN dan PDAM.
Kemudian untuk Sektor Esensial yaitu jasa keuangan, perbankan, sektor pemerintahan, industri ekspor. Untuk Sektor Non Esesnial seperti tempat rekreasi dan tempat hiburan.
Sementara itu, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad juga menjelaskan dalam arahannya, hendaknya pelaksanaan PPKM tersebut mengedepankan fungsi pencegahan di semua level posko, dari Camat, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Bidan desa bahwa inilah ujung tombak dalam mensosialisasikan kepada masyarakat.
“Kami menerjunkan sebanyak 800 personel untuk membantu menciptakan situasi kondusif, bukan untuk menakuti masyarakat tapi untuk melindungi masyarakat khususnya di Kalbar ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Kalbar, Sutarmidji meminta agar tabung oksigen disetiap rumah sakit harus disediakan sebanyak mungkin jangan sampai terjadi kekosongan.
“Tabung oksigen ditempatkan di dekat ruang rawat inap, kalau saat diperlukan harus ada dan jangan ada rumah sakit memindahkan pasien yang sedang di oksigen. Sudah banyak kejadian yang memindahkan pasien, akibatnya pasien tersebut meninggal dunia,” pungkas Sutarmidji.
(imas)
Discussion about this post