KALBAR.KABARDAERAH.COM, SINTANG – Bupati Sintang dr. H.Jarot Winarno, M. Med. PH didampingi Kepala Bappeda Kartiyus, Kepala Satpol PP Martin Nandung, Kadis Kesehatan dr Harisinto Linoh, Nikodemus Kepala Unit KPH Sintang Timur, Anita Kepala Unit KPH Sintang Utara, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Sintang mengikuti seminar online tentang tingkat kerawanan karhutla dan covid-19.
Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, pada Kamis (16/7/2020), dengan menghadirkan pembicara dari Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya dan Kepala Sekretariat LKTL Gita Syahrani dengan para peserta seminar seperti Direktur CSF Indonesia Dr. Mubariq Ahmad, Prianto dari PT Finantara Intiga dan Hendri Ziasmono dari Rainforest Aliance.
Bupati Sintang Jarot Winarno menyampaikan bahwa setelah membatasi dan mengendalikan kegiatan membakar ladang, ke depan Pemkab Sintang akan mulai melakukan sosialisasi tata cara membuka lahan tanpa membakar.
“Saat ini kami hanya memperbolehkan warga membuka lahan untuk berladang dan menanam komoditas lokal saja, seperti padi dan sayur-sayuran. Kalau mereka buka lahan dengan membakar lalu untuk menanam sawit dan lada, tetap akan ditangkap,” tegas Jarot.
Jarot mengingatkan, satu hari dalam satu desa aturanya hanya boleh membakar lahan untuk ladang hanya boleh 20 hektar saja dan dilakukan secara bergotong royong. Kemudian menyesekat api, sehingga selesai bakar langsung padam.
“Kita bukan mengontrol bakar ladangnya tetapi mengendalikan dampak akibat asap ini,” ujarnya.
Jarot menuturkan, untuk perusahaan sudah final tidak boleh membakar lahan. Menurutnya kalau terbukti membakar, dirinya akan mencabut ijinnya.
“Saya sudah mencabut 7 ijin perusahaan karena kinerja yang tidak baik. Masyarakat Sintang masih akan sulit untuk menerapkan membuka lahan dengan tidak membakar seperti menggunakan alat berat karena lokasi ladangnya biasanya bukit. Tetapi kami akan membuat percontohan buka lahan tanpa bakar,” terang Jarot.
Jarot mengungkapkan, di Kabupaten Sintang sudah 28 desa yang diberikan dana sebesar Rp 15 juta per desa oleh Wakil Presiden Republik Indonesia untuk membuat dan menjalankan program mengendalikan kebakaran hutan.
“Terpilih 6 desa terbaik dan mendapatkan dana tambahan dengan total Rp 150 juta. 6 desa ini berhasil membuat dan melaksanakan program pengendalian karhutla. Salah satunya Desa Sungai Areh yang tetap membakar ladang tetapi mampu mereka kendalikan dengan tata kelola yang baik,” papar Jarot.
Menurut Jarot, di Kabupaten Sintang ada 34 ribu kawasan gambut yakni di Sintang, Binjai Hulu, dan Ketungau Hilir. Namun kasus kebakaran lahan yang sulit dipadamkan itu terjadi di Sintang, Kelam Permai dan Binjai Hulu.
“Kami saat ini sudah membangun 6 embung besar di 6 lokasi yang selama ini sudah sering terjadi kebakaran hutan, sehingga nanti kalau terjadi kebakaran kita akan punya sumber air yang cukup untuk memadamkan api. 6 embung inipun kami anggap masih kurang. Kalau ada dana akan kami tambah,” pungkasnya.
(ve)
Discussion about this post