KALBAR.KABARDAERAH.COM, KAYONG UTARA – Video kericuhan rapat pihak eksekutif dan legislatif dalam rapat pembahasan anggaran Covid-19 di Kantor DPRD Kabupaten Kayong Utara tersebar luas di Media Sosial grup WhatsApp, dan Facebook, pada Rabu (10/6/2020).
Kepala Desa Pangkalan Buton Anshari yang tampak ikut terlibat pertikaian mengatakan, sebagai pengurus Apdesi pihaknya berinisiatif melakukan audensi ke DPRD guna membahas persoalan Dana Desa yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak covid -19, karena diakui Anshari Dana Desa tidak akan cukup mengcover Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke masyarakat Desanya.
“Ada hal-hal yang perlu di perjuangkan karena Desa pangkalan Buton mempunyai 1.400 Kepala Keluarga tidak tercover Dana Desa, BLT,” terangnya, Rabu (10/6/2020).
“Oleh itu kami mengadakan audensi ke DPRD, kami minta pertanggungjawaban dari Kabupaten, apakah bisa mengcover masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari desa,” Sambungnya.
Anshari melanjutkan, namun dari hasil audensi di DPRD pada Selasa (9/6/2020) kemarin pihak peserta audensi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan terkesan bertele-tele.
Pihaknya pun meminta pihak Pemerintah Daerah untuk dapat membuka DPA Anggaran Kayong Utara secara transparan sehingga baik pihak Desa dan masyarakat mengetahui secara jelas anggaran yang ada saat ini.
“Kepala Dinas SP3APMD tidak menjelaskan apa yang kami tanyakan (Kepala Desa), malahan mutar – mutar dalam menjelaskan,” ketusnya.
Padahal menurutnya pertanyaan dari dirinya hanya simpel. “Apakah ada bantuan dari Kabupaten atau tidak, itu saja,” pungkasnya.
(agsh)
Discussion about this post