Beranda HEADLINE Tidak Merasa Puas Terhadap Layanan Universitas Politeknik Negeri Ketapang, Ratusan Mahasiswa Gelar...

Tidak Merasa Puas Terhadap Layanan Universitas Politeknik Negeri Ketapang, Ratusan Mahasiswa Gelar Orasi

2192
Ratusan mahasiswa yang menggelar demo orasi damai dan kondisi terkini bentuk bangunan gedung belajar Politeknik Negeri Ketapang yang di bangun dengan anggaran miliaran rupiah sejak di bangun tahun 2015 yang lalu./Kolase/.
KALBAR.KABARDAERAH.COM, KETAPANG – Ratusan mahasiswa dan mahasiswi Politeknik Negeri Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, yang tergabung dalam aliansi mahasiswa perubahan menggelar aksi orasi demo damai di depan Kantor Rektorat Kampus, pada Rabu, (6/6/2018) pagi.
 
Dalam orasinya mahasiswa meminta penjelasan dan tindakan kepada pihak rektor di Kampus untuk bertanggungjawab atas fakta-fakta pelanggaran yang terjadi selama ini terhadap layanan di Politeknik Negeri Ketapang.

 

Ratusan mahasiswa menyampaikan orasi tuntutan di depan Kantor Rektorat Kampus Politeknik Negeri Ketapang.
Dikatakan Mahendra selaku Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mewakili seluruh para mahasiswa saat ditemui usai orasi mengatakan, adapun tuntutan yang diutarakan pihak mahasiswa terhadap Kampus, berkenaan menuntut untuk pergantian Direktur, Akreditasi Kampus dan jurusan, permasalahan asuransi, permasalahan Ijazah.
 
Selain itu pula, lanjutnya, berkenaan permasalahan sarana dan prasaran serta infrastruktur Kampus, masalah Yudisium, proyek dua unit gedung belajar yang belum terselesaikan sejak tahun 2015 , dan Bea siswa serta masalah Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan masalah tidak transparasinya dana untuk kegiatan BEM, HMJ/HMP dan kegiatan organisasi lainnya di Politeknik Ketapang.
 
“Jika tuntutan kami ini selama tujuh hari belum ada jawaban dari pihak rektor maka kami para mahasiswa akan menggelar kembali aksi serupa,” ancamnya.

 

Ratusan mahasiswa bergerak dari bangunan gedung belajar yang belum jadi menuju ke tempat melakukan orasi.
Ia menambahkan, selain itu pihak mahasiswa juga mempertanyakan kafisitas terhadap Wakil Direktur (Wadir) II dijabat seorang yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 
“Menurut ketentuan, Universitas berstatus Negeri tahun 2017 seorang Wadir II di jabat seseorang yang sudah PNS, kecuali Universitas tersebut berstatus swasta,” terang Mahendra.
 
Ia membeberkan, sebelum orasi di depan kantor Rektorat. Sebagai bentuk mengutarakan simbolis tuntutan kekesalan, mahasiswa sengaja berkumpul terlebih dahulu di halaman gedung belajar yang belum terselesaikan pembangunannya yang tidak begitu jauh dari tempat melakukan orasi.
 
“Seperti yang kami ketahui pembangunan terhadap gedung belajar sejumlah dua unit itu telah menelan anggaran sebesar Rp 52.953.541.821. Masa sudah menelan anggaran miliaran rupiah dan sudah bertahun-tahun lamanya bangunan tersebut tidak pakai selesai,” ungkapnya dengan penuh nada kesal.
 
(AgsH)