KETAPANG, KABAR DAERAH KALBAR –Sekertaris Jendral (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Anti Suap dan Anti Korupsi (GASAK) Ketapang, Drs.Hikmat Siregar menghimbau kepada Satuan Kerja (Satker) di Ketapang agar dalam mengelola pelaksanaan kegiatan proyek baik itu yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 hendaknya bisa tepat waktu serta ber kwalitas dalam pelaksanaannya.
Sebagai lembaga Social Control, ia mengingatkan jangan sampai berkaca pada pelaksanaan APBD dan APBN seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kalau bisa seluruh Satker di SKPD yang ada proyeknya dapat mengidentifikasi dan memetakan kemungkinan segala hambatan yang mungkin terjadi sehingga dalam pelaksanaannya dapat tepat waktu,” harap Hikmat, Jumat, (26/1/2018).
Menurutnya dalam pelaksanaan proyek hendaknya dalam hal pengawasan harus selalu mengedepankan kualitas pekerjaan dan manfaat proyek itu sendiri yang output nya benar-benar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan aspek social ekonomi masyarakat.
Selain itu pula dia juga mengingatkan berkenaan terkait mekanisme pelelangan suatu proyek di ULP- LPSE hendaknya harus dimulai dari Proses Pelelangan yang Akuntabel dan Transparan untuk Penetapan Pemenang lelang yang berorientasi pada Specifikasi teknis dan administratif yang baik.
“Ketika saya berkunjung ke ruangan Hery selaku ketua ULP-LPSE Ketapang beberapa waktu lalu, Hery sendiri berjanji kepada Gasak akan selalu Transparan sesuai mekanisme yang diatur dalam Kepres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” ujarnya mengisahkan.
”Dan pada setiap proses lelang Ketua ULP-LPSE juga mengatakan tidak ada Deal-dealan untuk mengatur Pemenang Lelang. Bahkan dia berterimakasih atas kunjungan Gasak ke ruang kerjanya untuk diingatkan agar berlaku adil,” pungkas Hikmat.
Discussion about this post