• BOX REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KODE ETIK
  • TENTANG KAMI
Kabar Daerah Kalbar
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKUM & KRIMINAL
  • PARIWISATA
  • SENI & BUDAYA
  • DAERAH
    • Kab. Bengkayang
      • Kab. Kapuas Hulu
    • Kab. Kayong Utara
      • Kab. Ketapang
    • Kab. Kubu Raya
      • Kab. Landak‎
    • Kab. Melawi
      • Kab. Mempawah
    • Kab. Sambas
      • Kab. Sanggau
    • Kab. Sekadau
      • Kab. Sintang
    • Kota Pontianak
      • Kota Singkawang
  • POLITIK
  • PARIWARA
  • PERISTIWA
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKUM & KRIMINAL
  • PARIWISATA
  • SENI & BUDAYA
  • DAERAH
    • Kab. Bengkayang
      • Kab. Kapuas Hulu
    • Kab. Kayong Utara
      • Kab. Ketapang
    • Kab. Kubu Raya
      • Kab. Landak‎
    • Kab. Melawi
      • Kab. Mempawah
    • Kab. Sambas
      • Kab. Sanggau
    • Kab. Sekadau
      • Kab. Sintang
    • Kota Pontianak
      • Kota Singkawang
  • POLITIK
  • PARIWARA
  • PERISTIWA
No Result
View All Result
Kabar Daerah Kalbar
No Result
View All Result
HOME JAKARTA BABEL JABAR BANTEN JATENG RIAU SULUT ACEH SUMUT KEPRI SULBAR SULTENG SULTRA GORONTALO SULSEL MALUKU MALUT PAPUA BARAT KALTARA KALSEL KALTIM PAPUA SUMBAR JAMBI SUMSEL BENGKULU LAMPUNG JOGJA JATIM NTB NTT BALI KALBAR KALTENG

‎Dalam Pelaksanaan ADD-DD, Kades Diharuskan Buat Papan Info Grafis

20 Juli 2017
in HEADLINE, Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Kayong Utara, Kab. Ketapang, Kab. Kubu Raya, Kab. Landak‎, Kab. Melawi

ArtikelLainnya

Gugatan PHI PT. Poliplant Sejahtera (Cargill Group) Ditolak Majelis Hakim Pengadilan PHI pada PN Pontianak

Sekda Targetkan Usulan DOB Sampai ke Mendagri

Wabup Farhan Tinjau Pembangunan Masjid Babul Khair Dusun Tanah Merah, Sei Kelik

 

Kasi.Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, A.Rudi Hartono,A,Md didampingi stafnya Nurhayati saat diwawancara awak media. (Foto : Agus Hariyansyah)
 
KETAPANG,Kalbar,KD – Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Pemerintah Desa,Kabupaten Ketapang,Kalimantan Barat. A.Rudi Hartono,A,Md melalui,stafnya  Nurhayati  mengatakan, untuk Anggaran Dana Desa (ADD) dari sejumlah 235 desa yang ada se-Kabupaten Ketapang ditahun ini baru terserap 36 persen dari anggaran yang diterima pada tahap pertama 40 persen.
 
Sedangkan untuk Anggaran Desa (DD) 90 persen telah terserap dari hasil transfer 60 persen tahap pertama dari Pusat ke daerah.
 
“‎Kalau untuk hasil laporan output, saat ini pihak kami belum ada menerima dari tiap desa dikarenakan pada tahap pertama realisasinya kerekening kas daerah baru. Dimungkinkan laporannya itu bisa kita terima di bulan Agustus mendatang”,terang,Nurhayati, diamini ‎Rudi Hartono, diruang  Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Rabu,(19/7) siang.‎
‎
Namun ditambahkan, Rudi untuk 90 persen pencairan dari 235 desa, saat ini masih ada sekitar 39 desa yang belum terserap pencairan ADD-DD.
‎
Terhadap pelaksanaan ADD-DD Rudi, menghimbau agar dalam pelaksanaannya tiap Kepala desa (Kades) sebagai pengguna anggaran agar membuat info grafis atau papan pengumuman ‎
‎‎
“Tujuannya agar diketahui masyarakat umum, tentang penggunaan dari anggaran kegiatan itu menggunakan ADD-DD dan transfarannya jumlah pagu dana yang dipergunakan serta supaya tidak tumpang tindih juga dengan kegiatan dari proyek yang berasal dari APBD atau pun Aspirasi”, ungkapnya.
 
Ia menambahkan, selaku Kasi dibidang ‎Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan desa, dirinya selalu memberikan himbauan terhadap Kepala desa baik melalui surat atau sebagainya, agar penggunaan ADD-DD sesuai dengan prosudur yang ditetapkan oleh Pemerintah.
‎
“‎Jangan sampai hal yang kecil menjadi besar, jadi kita selalu memberikan himbauan berkaitan dengan dana desa agar tidak ada hal-hal yang kita tidak  inginkan”,ucapnya. 
 
Ia mengakui, pihaknya  selalu berkoordinasi dengan pihak Inspektorat Ketapang berkaitan jika adanya temuan atau pun laporan yang belum dibuat menjadi hasil pemeriksaan. ‎
 
‎Rudi berharap, dari awal perencanaan Keuangan Desa sudah melakukan makanisme tahapan dilakukan Kepala desa seperti menyusun RPJM yang melibatkan masyarakat, tokoh, Kepala dusun, perangkat desa yang nantinya dituangkan ke RKT tahunan yang finalnnya dituangkan didalam APBDES untuk menjadi acuan perencanaan didalam satu tahun tersebut.   (AgsH)‎
‎
‎
‎

 

Post Views: 187
ShareTweetSend
Previous Post

Kristoporus Popo Calon Ketua IWO Provinsi Kalbar, Halim H Anwar Calon Ketua IWO Ketapang‎

Next Post

KETUA BPC-HIPMI Ketapang Berharap Area Rangga Sentap Menjadi Pusat Per ekonomian, Bukan Tempat Cafe Remang-Remang

Discussion about this post

Kabar Daerah Network

  • Aceh
  • Sumut
  • Sumbar
  • Kepri
  • Riau
  • Jambi
  • Sumsel
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Babel
  • Yogyakarta
  • Banten
  • DKI Jakarta
  • Jabar
  • Jateng
  • Jatim
  • NTB
  • NTT
  • Bali
  • Kalbar
  • Kaltara
  • Kalteng
  • Kaltim
  • Kalsel
  • Sulut
  • Sulbar
  • Sulteng
  • Sultra
  • Sulsel
  • Gorontalo
  • Malut
  • Maluku
  • Papua
  • Papua Barat

Tentang Kabar Daerah

PT KABAR DAERAH INDOMEDIA

Media Online & TV Streaming Nasional

Portal berita dan TV Streaming nasional yang tersebar di seluruh Indonesia. Memberikan informasi daerah terupdate, tercepat dan terlengkap.

Seluruh Wartawan Kabar Daerah dibekali oleh ID Card dan Surat Tugas yang terdaftar dalam Box Redaksi.

  • BOX REDAKSI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • KODE ETIK
  • TENTANG KAMI
No Result
View All Result
  • HOME
  • HEADLINE
  • HUKUM & KRIMINAL
  • PARIWISATA
  • SENI & BUDAYA
  • DAERAH
    • Kab. Bengkayang
      • Kab. Kapuas Hulu
    • Kab. Kayong Utara
      • Kab. Ketapang
    • Kab. Kubu Raya
      • Kab. Landak‎
    • Kab. Melawi
      • Kab. Mempawah
    • Kab. Sambas
      • Kab. Sanggau
    • Kab. Sekadau
      • Kab. Sintang
    • Kota Pontianak
      • Kota Singkawang
  • POLITIK
  • PARIWARA
  • PERISTIWA


© 2018 PT. Kabar Daerah Indomedia
Aceh | Sumatera Utara | Kepulauan Riau | Riau | Sumatera Barat | Jambi | Sumatera Selatan | Bengkulu | Lampung | Bangka Belitung | Jawa Barat | Banten | DKI Jakarta | Jawa Tengah | Yogyakarta | Jawa Timur | Sulawesi Utara | Sulawesi Barat | Sulawesi Tengah | Sulawesi Tenggara | Sulawesi Selatan | Gorontalo | Kalimantan Utara | Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur | Nusa Tenggara Barat | Nusa Tenggara Timur | Bali | Maluku | Maluku Utara | Papua Barat | Papua